CALON KETUA HIMPUNAN MAHASISWA PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA PERIODE 2016-2017

Assalamualaikum, kenalkan nama saya Yogan Daru Prabowo. Saya seorang mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Indonesia jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota atau Teknik Planologi. Saya angkatan 2014 dengan NRP 1231400018. Saat ini saya mengemban tanggung jawab sebagai ketua angkatan 2014.

Saat ini saya merupakan anggota dari Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota - Institut Teknologi Indonesia. Saya sudah melalui tahap kaderisasi yang ada diantaranya LDO dan OBP. Banyak ilmu yang saya dapat dari tahap pengkaderan tersebut dan ingin saya aplikasikan terhadap himpunan serta bagikan juga kepada adik-adik saya selanjutnya. Saat ini saya akan menginjak pada tahap pengaplikasian pengkaderan yaitu bersiap untuk menjadi pengurus himpunan.

Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Indonesia

A. Profil

Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota – InstitutTeknologi Indonesia atau biasa disingkat HMPWK-ITI. HMPWK-ITI berkedudukan di Institut Teknologi Indonesia, Jl. Raya Puspiptek, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. HMPWK-ITI didirikan pada tanggal 23 Desember 1984. Organisasi ini berazaskan keadilan, kemanusiaan, dan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Organisasi ini bersifat kemahasiswaan, kekeluargaan dan kebersamaan. Organisasi ini memiliki tujuan menghimpun seluruh aspirasi mahasiswa PWK-ITI untuk bersama-sama memajukan HMPWK-ITI. Setiap anggota organisasi ini harus berusaha ikut serta menyumbangkan karya dan pemikiran dalam kegiatan HMPWK-ITI dan membuat kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang melibatkan seluruh anggota HMPWK-ITI. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah belajar mahasiswa PWK-ITI untuk pengembangan diri dalam berorganisasi, akademis, dan lingkungan masyarakat serta berperan sebagai organisasi kemahasiswaan dan perguruan tinggi.

Menggali produk rencana berbasis sosial-ekonomi (Desa Wisata Bedono dengan Konsep CBT)

A.  Pendahuluan

Pada awalnya, sesuai dengan sejarah perencanaan pembangunan, di mana ada konsep pengembangan wilayah yang dilaksanakan secara development from above, development from below dan selective spatial closure, agropolitan tidak memberikan hasil yang diinginkan dan sulit diimplementasikan, maka lahirlah konsep local economic development.

Konsep pengembangan ekonomi lokal berusaha memadukan konsep-konsep tersebut, dengan mengembangkan dan meningkatkan peran elemen-elemen endogenous development dalam kehidupan sosial ekonomi lokal dan melihat keterkaitan serta integrasinya secara fungsional dan spasial dengan wilayah yang lebih luas (Ma’rif : 2000).

Teori Pengembangan Ekonomi Lokal pada intinya mengemukakan bagaimana mengembangkan perekonomian lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki, sejauh mana industri tersebut menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan menumbuhkan perekonomian lokal serta bagaimana keberlanjutannya pada masa yang akan datang. Menurut Coffey and Polase dalam Blair (1985) proses berkembangnya perekonomian lokal pada dasarnya meliputi empat tahap : pertama, tumbuhnya kewiraswastaan (entrepreneurship) lokal ; kedua, lepas landasnya (take off) perusahaan-perusahaan lokal ; ketiga, berkembangnya perusahaan-perusahaan tersebut keluar lokalitas, dan keempat, terbentuknya suatu perekonomian wilayah yang mengakar pada kegiatan dan inisiatif lokal serta keunggulan-keunggulan komparatif aktifitas ekonomi lokal tersebut.

Perencanaan Desa Wisata Dengan Pendekatan Konsep

Community Based Tourism (CBT) Di Desa Bedono,

Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak

Desa Bedono merupakan salah satu desa di wilayah pesisir Kabupaten Demak yang memiliki potensi wisata mangrove dan wisata religi, dengan adanya komunitas mangrove bahari dan komunitas nelayan Monosari yang sangat potensial dalam pengembangan berbasis masyarakat. Community Based Tourism merupakan konsep untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya sendiri untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan keberlanjutan kebudayaan lokal dan sumberdaya alam. Konsep CBT juga merupakan implementasi ekonomi kerakyatan di sektor riil, yang langsung dilaksankan dan dinikmati oleh masyarakat sendiri.

Seminar & Lokakarya Keterpaduan Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Perumahan, Penyediaan Tanah, dan Tata Kelola Dalam Pengembangan Kawasan Perkotaan PKN/PKW dan Kota Baru Publik

Semiloka ini diadakan oleh The Hud Institute serta Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari Kementerian yang terkait dengan tema yang diusung. Ada 4 kementerian yang hadir dan terlibat dalam proyek ini diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri. Acara ini dihadiri oleh beberapa tokoh ternama dan tentunya ahli di bidangnya diantaranya ada Dr. Drs. Andrinof A Chaniago, M.Si (Mantan Menteri PPN/Bappenas, Komisaris Utama PT. Angkasa Pura I, dan Wakil Ketua Dewan Pembina The Hud Institute) selaku Keynote Speech, dan beberapa Keynote Address yaitu Dr. Ir. A. Hermanto Dardak (Kepala BPIW Kementerian PUPR), Dr. Ir. Yuswandi Temenggung, M.Sc (Sekjen Kementerian Dalam Negeri), Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP (Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang), dan Dr. Ir. Oswar M Mungkasa, M.Sc (Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta). Acara ini diadakan di Hotel Ambhara Jakarta yang dihadiri oleh beberapa stakeholder diantaranya pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta atau pengembang, dan juga akademisi salah satu diantaranya saya dan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Indonesia. Berikut penjelasan rangkuman dan hasil dari semiloka tersebut:

SEMINAR & LOKAKARYA

KETERPADUAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH, PERUMAHAN, PENYEDIAAN TANAH, DAN TATA KELOLA DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN PKN/PKW DAN KOTA BARU PUBLIK

I.     Latar Belakang

The Hud Institute atau yang dikenal dengan Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia kembali melaksanakan diskusi seri ketiga bulan September tahun 2016. Disebut diskusi serial ketiga karena kegiatan/diskusi ini merupakan forum pertemuan pemangku kepentingan yang peduli dan fokus kepada kebijakan rumah, perumahan, infrastruktur dasar, permukiman, pengembangan perkotaan, tata ruang, dan pengembangan wilayah. Forum ini sangat penting karena mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan publik yang mengedepankan amanat Undang-Undang 1945 yakni kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Topik Diskusi Serial 3 ini mengangkat tiga tema besar diantaranya, pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah, penyediaan tanah (land banking) bagi perumahan, dan kewenangan dan tata kelola aset properti. Arahan dari pembahasan ketiga tema besar tersebut yaitu Kota Baru Publik Maja (KBPM). KBPM merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang didalamnya memuat tentang Pengembangan 10 Kota Pusat Kawasan Perkotaan Baru menjadi Pusat Pertumbuhan Baru dan Embrio Kota Kecil, KPBM salah satunya.

Kampung KREASI untuk Infrastruktur Berbasis Teknologi

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali keunikan dan karakteristik yang khas di setiap daerah masing-masing. Kearifan-kearifan lokal yang ada tersebut harus terus dilestarikan dan bilamana diperlukan pengembangan dapat diwujudkan melalui akulturasi budaya. Selain itu, memang banyak sekali berbagai problematika dalam setiap daerahnya baik dari segi kewilayahannya dengan sekitarnya serta masyarakat itu sendiri. Namun kita sebagaimana seorang perencana harus memandangnya adalah suatu hal yang menarik, karena dari setiap masalah pasti ada potensi yang dapat dimunculkan sehingga dapat menjadikan suatu daya tarik ataupun potensi daerahnya.

Saya mengambil dari hasil studi saya ketika mengerjakan mata kuliah Studio Integral Komunitas yang berlokasi di Kampung Blok Paku Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor. Melalui studi ini bagaimana cara melihat keterbatasan sumber daya yang ada dan permasalahan yang kompleks di suatu wilayah menjadikannya sebagai potensi daerah melalui inovasi-inovasi teknologi yang ada. Kampung ini bisa terbilang kampung terjepit atau bisa disebut enclave. Kampung ini dikelilingi oleh perumahan-perumahan modern dan uniknya kampung ini seperti sebuah pulau karena dibatasi oleh dua sungai yang alirannya cukup deras dan air yang jernih yaitu sungai Cileweur dan Ciraden. Kampung ini juga merupakan daerah rawan longsor karena konturnya yang tidak merata. Kemudian dari mayoritas warga di kampung ini melakukan aktivitasnya sehari-hari berhubungan langsung dengan sungai atau dapat dikatakan pemanfaatan sungai sangat intens dan menjadi aspek utama di kampung ini semisal MCK, tempat membudidayakan ikan hasil pancingan, dan tempat anak-anak bermain sepulang sekolah. Setelah melihat sekilas gambaran umum kampung tersebut, sebagai orang awam tentu melihat hal tersebut justru adalah sebuah masalah yang sulit sekali menyelesaikannya ditambah daerahnya yang padat dan mata pencaharian mayoritas warganya hanya serabutan dan ART serta pendidikan akhir mayoritas warganya hanya jenjang SMP. Inilah tugas seorang perencana dan yang memiliki jiwa-jiwa sosial yang tinggi dengan pemikiran kreatif dan inovatif harus membantu pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti ini dan daerah lainnya yang memiliki problematika dan keunikannya tersendiri. 

Institut Teknologi Indonesia (ITI)

Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas dan memperkenalkan tempat di mana saya menuntut ilmu, mencari jatidiri serta kedewasaan, berorganisasi, dan masih banyak hal lainnya. Perguruan tinggi itu ialah Institut Teknologi Indonesia (ITI) yang mempunyai sebutan "Kampus Jingga". Inilah lengkapnya mengenai kampus tersebut:

Jl. Raya Puspiptek

Serpong, Tangerang

Banten 15320

Telepon/Fax: (62) 021 7561102

1) Riwayat Singkat Pendirian ITI :

Institut Teknologi Indonesia (ITI) didirikan pada tahun 1983 oleh Yayasan Pengembangan Teknologi Indonesia (YPTI) dibawah pimpinan Prof.Dr. Ing. B.J. Habibie selaku Ketua Dewan Pembina YPTI dan Menteri Ristek pada waktu itu, atas dasar gagasan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) pada Kongres PII di Palembang tahun 1983 untuk meningkatkan jumlah tenaga insinyur di Indonesia.

Dasar pendirian ITI beritik tolak pada pemikiran bahwa, "Teknologi adalah milik semua Bangsa" dan bahwa Sumber Daya Manusia, tenaga ahli yang profesional adalah mutlak diperlukan dan mendesak untuk mengejar ketinggalan dari bangsa lain yang telah maju.

Menyadari akan kebutuhan Sarjana Teknik yang diperlukan dalam Pembangunan Nasional serta keterbatasan Lembaga Perguruan Tinggi dalam menghasilkan Sarjana Teknik pada waktu itu, YPTI didukung penuh oleh PII untuk mendirikan ITI untuk membantu mengisi kekurangan tenaga Sarjana Teknik tersebut.

Institut Teknologi Indonesia ditetapkan pendiriannya melalui Surat Keputusan Yayasan No. 01/Kept-YPTI/84 tanggal 2 Juni 1984 dan telah melalui kegiatan perkuliahannya tanggal 1 Oktober 1984. Tanggal 1 Oktober dijadikan sebagai hari jadi ITI.

Dalam perkembangannya dan menyikapi perubahan serta keinginan untuk tetap eksis, maka pada tahun 2006 dilakukan penguatan pengelolaan melalui pembaharuan Struktur Organisasi Yayasan sesuai Akte Notaris yang ditanda tangani Faisal Abu Yusuf SH Nomor 11 tanggal 14 Desember 2006. Pada saat ini YPTI dipimpin oleh Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie sebagai Ketua Pembina dan Ir. Aburizal Bakrie sebagai Ketua Harian Pembina.