Rapat Pembahasan Rekomendasi Bupati Lebak Untuk WKOPP Binuangeun

Saat perwakilan dari Bappeda Kabupaten Lebak, Rieyan Dermawan, memberikan pendapat dan masukan saat sesi diskusi

Rangkasbitung - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten menggelar rapat pembahasan rekomendasi Bupati Lebak untuk WKOPP Binuangeun di Aula Dinas Perikanan Kabupaten Lebak, Kamis (24/10). Dalam rapat ini dihadiri beberapa OPD Kabupaten Lebak termasuk Bappeda Kabupaten Lebak dan juga perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 

Beberapa perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak sangat aktif dalam sesi diskusi. Salah satunya Kepala UPT PPI Binuangeun, Agustaman, mengatakan bahwa potensi ekonomi di PPI Binuangeun sangat luar biasa. "Perputaran uang di PPI Binuangeun bisa mencapai Rp 3 M / bulan", ujar Agustaman. Kemudian beliau juga menyoroti terkait pengelolaan TPI yang menurut undang-undang dapat dikelola oleh Kabupaten, perlu ditindaklanjuti segera dengan dibuatnya surat-surat yang jelas mengenai kerja sama aset dan pemanfaatan aset. Hal tersebut juga menjadi sorotan bagi BPKAD Kabupaten Lebak, dikarenakan aset TPI saat ini telah menjadi milik provinsi sehingga untuk dapat dimanfaatkan oleh kabupaten diperlukan sebuah kesepakatan atau MoU pemanfaatan agar terjadi win win solution dan juga tidak terjadi masalah dikemudian hari. Selain itu, perwakilan dari Setda bagian Administrasi Pembangunan, Wahyu Hidayat, menuturkan bahwa sebelum terbentuk rekomendasi Bupati Lebak, perlu ekspos terhadap rekomendasi berupa penyampaian dampak dan manfaat dari WKOPP kepada Bupati Lebak, Hj. Iti Octavia Jayabaya. "Ibu Bupati pasti akan konsen terhadap dampak bagi kesejahteraan masyarakat baik ekonomi, sosial, dan budaya", pungkas Wahyu.

Perwakilan Bappeda Kabupaten Lebak yang turut hadir dalam rapat ini, Rieyan Dermawan, mengaitkan pembahasan ini dengan visi misi Bupati yang fokus terhadap pengembangan pariwisata sehingga dalam rekomendasi bisa ditambahkan manfaat wilayah kerja dikaitkan dengan pengembangan pariwisata, salah satunya TPI bahkan dermaga yang ada bisa dijadikan destinasi wisata. Camat Wanasalam, Cece Saputra, juga membenarkan bahwa potensi pariwisata di Binuangeun memang besar sejak dahulu sehingga harapannya pengembangan PPI Binuangeun ini bisa difokuskan di Binuangeun. Sedangkan perwakilan dari Dinas Perikanan Kabupaten Lebak, menyoroti hasil kajian dari konsultan diantaranya isi dari hasil rekomendasi belum memunculkan kata-kata terkait rekomendasi dan isi gambaran umum sampai penutup yang belum memuat Kabupaten Lebak secara utuh sehingga perlu diperbaiki kembali.

Diharapkan nantinya pengembangan pelabuhan perikanan Binuangeun dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar PPI dan juga mengembangkan potensi kepariwisataan yang ada.

Kembangkan Ekowisata, Kabupaten Lebak Gali Potensi Penyangga Baduy

Tim dari Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bappeda saat akan berangkat menuju ke Cibarani, Kamis (18/10)

Lebak – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lebak kembali melakukan assessment potensi pengembangan Ekowisata di Kabupaten Lebak bersama tenaga ahli Ekowisata, Nurdin Razak. Kali ini lokasi yang dituju ialah Lanskap Baduy – Cibarani, yang mana pada Lanskap ini tentu difokuskan pada daerah penyangga Wisata Suku Baduy.

Pada hari pertama melakukan assessment, tim berangkat menuju Desa Bojongmenteng tepatnya di Lembah Barokah yang diisi oleh beberapa masyarakat Dhuafa dan juga masyarakat Suku Baduy yang telah mualaf. Seperti biasa, tenaga ahli ekowisata memimpin focus group discussion (FGD) bersama para jaro dan masyarakat setempat untuk dilakukan brainstorming tentang ekowisata dan peluang untuk dikembangkan di Lanskap ini. Saat sesi diskusi, beberapa masyarakat sangat aktif dan antusias untuk memberikan pendapat beserta harapannya, termasuk Jaro dari Desa Cisimeut Raya. “Saya berharap dengan datangnya tim ini tentu bukan hanya sekedar wacana ke depan karena masyarakat sudah sangat antusias menyambut program-program dari pemerintah apalagi setelah Ibu Bupati datang langsung ke desa kami untuk melihat salah satu objek wisata yang kami miliki yaitu Situ Dangdang,” tutur Jaro Kohan. Selain itu, Ketua Pokdarwis Bojongmenteng Berkarya, Agus Bule, menuturkan bahwa yang diperlukan saat ini ialah bimbingan untuk mendesain kampung ini lebih maju dan juga bagaimana langkah-langkah yang harus dijalankan sehingga beliau meminta komitmen dan keseriusan terhadap pembinaan dan arahan terkait wisata.

Selanjutnya saat assessment di Desa Cibarani, tim langsung bertemu dengan Jaro Dulhani yang juga menjabat sebagai Ketua Wewengkon Adat. Berdasarkan penuturan Kepala Desa, Desa Cibarani menyimpan banyak potensi dengan dibuktikan melalui Profil Kasepuhan Cibarani yang dibuat oleh Rimbawan Muda Indonesia (RMI) bersama Satuan Adat Banten Kidul (SABAKI) dan juga masyarakat setempat. Potensi yang paling menonjol yaitu adanya Gunung Kendeng yang konon katanya lebih tinggi dari Gunung Luhur yang sedang viral akhir-akhir ini. Bahkan dari Gunung Kendeng yang masuk ke dalam hutan adat ini, dapat terlihat Cikotok dan sekitarnya bahkan sampai perkotaan Jakarta. Tidak hanya itu, potensi luar biasa lainnya yaitu ternyata dari Desa Cibarani ini hanya ±2 km sampai ke Baduy Dalam. Memang masih ada permasalahan yang ada saat ini dari segi akses yang masih terdapat jalan berbatu di beberapa ruas, namun hal tersebut sedang ditangani oleh Dinas PUPR dan juga pemerintah desa.

Melalui pengembangan Ekowisata pada Lanskap Baduy-Cibarani ini, menjadikan daerah penyangga Wisata Suku Baduy dapat merasakan peningkatan ekonomi. Tidak lagi menjadi penonton alias lintasan para wisatawan ketika ingin berkunjung ke Wisata Suku Baduy. Namun, juga akan menjadi pelaku ekonomi guna menyajikan beragam potensi wisata yang dimiliki oleh masing-masing wilayah baik kuliner, kerajinan, maupun objek wisata itu sendiri.

Monitoring Hasil Bimbingan Teknis KEMD Provinsi Banten yang Diselenggarakan oleh Bappenas

Foto bersama seusai kegiatan monitoring hasil bimtek KEMD dari Bappenas di Bappeda Provinsi Banten, Jumat (11/10)

Serang - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan monitoring untuk menindaklanjuti kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) Kerangka Ekonomi Makro Daerah (KEMD) di Ruang Rapat Kepala Bappeda Provinsi Banten, Jumat (11/10). Untuk diketahui bahwa Bimtek yang telah dilakukan sebelumnya yaitu dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang telah diselenggarakan Provinsi Banten pada tanggal 19-20 Juni 2019 di Hotel Le Dian, Serang.

Monitoring ini dilakukan untuk menjaga kualitas terhadap hasil latihan/capacity building KEMD. Selain itu, melalui Bimtek ini, Bappenas memiliki tujuan agar target-target ekonomi harus mampu dirumuskan dari tingkat provinsi mulai tahun 2020, agar capaian tersebut realistis sesuai dengan karakteristik maupun potensi yang ada di daerah masing-masing. Bahkan tak dipungkiri, ke depannya bisa sampai level daerah atau kabupaten/kota karena hasilnya nanti akan jauh lebih realistis dan terperinci seperti sektor mana yang akan mengalami perlambatan maupun yang meningkat. 

Namun itu semua tentunya perlu didukung data-data yang lengkap dan juga komitmen dari stakeholder terkait. Data realisasi berangkat dari SKPD teknis, sedangkan data PDRB berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Nantinya kedua data tersebut bisa menjadi acuan bagi Bappeda untuk merumuskan target pertumbuhan ekonomi secara real dan tentunya tepat sasaran. Bahkan data tersebut nantinya bisa berjenjang dari daerah hingga tingkat nasional sehingga pertumbuhan ekonomi Nasional dapat sesuai dengan mempertimbangkan karakteristik daerah, potensi hingga kendala yang dihadapi tiap-tiap daerah. Semoga dengan kehadiran one data one policy maupun komitmen lintas sektor yang akan dicapai ke depannya bisa memperkuat data-data kita agar valid untuk dilakukan analisa lebih mendalam.

Adapun dalam monitoring ini, para peserta kembali mendapat update dan materi refreshment materi singkat, progress penyusunan makalah asistensi, dan persiapan Training of Trainers (ToT).

Delta Purba, Tema yang Dipilih untuk Pengembangan Geopark Nasional di Kabupaten Lebak

Para narasumber dalam FGD Pengembangan Geopark Nasional di Kabupaten Lebak, Senin (7/10)

Lebak – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lebak kembali mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Bappeda, Senin (7/10). Kali ini, FGD yang diselenggarakan terkait tahapan awal yang harus dilakukan oleh Kabupaten Lebak dalam mengembangkan taman bumi atau Geopark yaitu melakukan kajian warisan geologi (Geoheritage). 

Adapun dalam melakukan kajian warisan geologi, Pemerintah Kabupaten Lebak menggandeng Pusat Riset GKG-UNPAD. Kepala Bappeda, Hj. Virgojanti, saat membuka FGD menuturkan alasan dipilihnya lembaga tersebut. "Dikarenakan Pemerintah Kabupaten Lebak telah memiliki MoU dengan Rektor UNPAD sehingga atas dasar hal tersebut, kami menindaklanjuti perjanjian kerjasamanya (PKS) antara Bappeda dengan Dekan Fakultas Teknik Geologi UNPAD." tutur Virgo. Tidak hanya itu, Kepala Bappeda menambahkan bahwa dikarenakan UNPAD sudah memiliki badan khusus penelitian Geopark, sehingga dirasa lembaga tersebut tepat dipilih untuk membantu pengembangan Geopark di Kabupaten Lebak. Bahkan. lembaga ini juga telah berpengalaman dalam menginisiasi Geopark Ciletuh menjadi Unesco Global Geopark (UGG).

Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Provinsi Banten, Deri Dariawan, selaku salah satu narasumber saat di awal paparannya menjelaskan bahwa berbicara Geopark merupakan perencanaan yang bersifat bottom up, sehingga keberhasilan ditentukan dari para stakeholder. Dalam paparannya dijabarkan pula bahwa Geopark Bayah telah masuk dalam potensi Geopark di Banten sehingga saat ini pihak Provinsi Banten melalui Dinas ESDM sudah melakukan inventarisasi keragaman geologi di beberapa kecamatan di Kabupaten Lebak. Dari hasil inventarisasi tersebut dapat dipetakan lokasi situs Geopark yang berjumlah 43 objek dan membentuk delineasi tersendiri dengan batas kecamatan. Tim GKG-UNPAD juga sependapat mengenai pengembangan Geopark harus menggunakan konsep pentahelix yang ujungnya yaitu pembangunan berkelanjutan. Nantinya untuk metode analisa yang digunakan oleh GKG-UNPAD akan memakai metode penilaian Geosite menurut Kubalikoya (2013) dan menurut Pusat Survei Geologi (2017).

Perihal pengembangan Geopark di Kabupaen Lebak, Ir. Yunus Kusumahbrata, M.Sc., Ph.D., selaku Ketua Tim Persiapan Pengembangan Geopark dari Kementerian Pariwisata yang juga menjadi narasumber dalam FGD ini menjabarkan bahwa kebetulan tesisnya fokus di Bayah sehingga masih terdapat evidence-evidence yang dapat digunakan sebagai referensi. Dalam penjabarannya, beliau memberikan saran beberapa tema berdasarkan kompilasi desk work study literature. Yang mana salah satunya disepakati oleh para stakeholder yang hadir dalam FGD untuk menjadi tema pengembangan Geopark Nasional di Kabupaten Lebak yaitu "Rekonstruksi Kehadiran Delta Purba berumur 45 juta tahun di Pantai Bayah". Salah satu pertimbangan dipilihnya tema tersebut dikarenakan butuh tema yang unik dan tidak dimiliki daerah lain serta terdapat tulisan-tulisan yang berkaitan dalam jurnal nasional bahkan internasional. Adapun untuk delineasi sementara menggunakan data inventarisir dari Dinas ESDM Provinsi Banten.