Bappeda Kabupaten Lebak Ikut Serta dalam Bimbingan Teknis Sinergi Kerangka Ekonomi Makro Daerah (KEMD) yang Diselenggarakan Bappeda Provinsi Banten

Para peserta Bimtek sedang mendapat penjelasan tentang materi-materi yang akan disampaikan oleh Bappenas

Serang – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten mengundang tiap-tiap Bappeda seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten termasuk Bappeda Kabupaten Lebak untuk mengirimkan satu orang perwakilannya agar dapat mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Sinergi Kerangka Ekonomi Makro Daerah (KEMD). Bimtek tersebut digelar dari tanggal 19 sampai 20 Juni 2019 yang bertempat di Hotel Le Dian, Serang, Banten. Maksud dan tujuan diselenggarakannya Bimtek tersebut untuk melakukan koordinasi dan sinergi kebijakan KEMD di tingkat pusat maupun di daerah serta melakukan koordinasi data dan informasi maupun metodologi di dalam penyusunan KEMD (pusat dan daerah).

Bimtek yang berlangsung selama dua hari ini, diawali paparan tentang kondisi sosial ekonomi daerah di Provinsi Banten dari para narasumber diantaranya Kepala Bappeda Provinsi Banten, Direktur PMAS Direktur PMAS Bappenas, Direktur Bank Indonesia perwakilan Provinsi Banten, dan Kepala BPS Provinsi Banten. Selanjutnya, masuk dalam materi awal yaitu berupa teori dasar ekonomi makro dan cara membaca data ekonomi. Setelah itu, barulah materi inti diterima oleh para peserta berupa koordinasi teknis Blok Rill 1, 2, Analisis Harga, Analisis Asumsi, dan Proyeksi. Yang mana materi inti tersebut, para peserta langsung dihadapkan pada data real tentang PDRB Provinsi Banten dan di mana peserta wajib paham cara membaca kondisi ekonomi saat ini dari data tersebut serta melakukan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi. 

Dari beberapa paparan dan materi yang disampaikan, ada beberapa pesan-pesan yang harus segera dieksekusi oleh tiap-tiap daerah khususnya di lingkup Provinsi Banten. Yang paling utama ialah, alasan diadakannya Bimtek ini bahwa pertumbuhan ekonomi nasional saat ini masih menggunakan skema top down, sementara beberapa tahun ke depan skema yang berlaku diharapkan berangkat dari provinsi. Selanjutnya ada kecenderungan sektor industri di Provinsi Banten cukup tinggi namun pengangguran masih saja tetap tinggi, diharapkan ke depan dapat dipisahkan pengangguran dari penduduk asli dan pendatang. Alhasil pemerintah harus fokus memajukan industri padat karya dibanding padat modal untuk menurunkan angka pengangguran. Selain itu, dengan melihat peringkat daya saing daerah, Provinsi Banten jauh tertinggal dari provinsi lain di Pulau Jawa bahkan di luar Pulau Jawa. Bila dianalisis, Provinsi Banten perlu meningkatkan regulasi agar iklim berinvestasi dapat bersahabat bagi investor, sehingga Banten dapat bersaing dengan daerah lain.

Seminar & Lokakarya Keterpaduan Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Perumahan, Penyediaan Tanah, dan Tata Kelola Dalam Pengembangan Kawasan Perkotaan PKN/PKW dan Kota Baru Publik

Semiloka ini diadakan oleh The Hud Institute serta Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari Kementerian yang terkait dengan tema yang diusung. Ada 4 kementerian yang hadir dan terlibat dalam proyek ini diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri. Acara ini dihadiri oleh beberapa tokoh ternama dan tentunya ahli di bidangnya diantaranya ada Dr. Drs. Andrinof A Chaniago, M.Si (Mantan Menteri PPN/Bappenas, Komisaris Utama PT. Angkasa Pura I, dan Wakil Ketua Dewan Pembina The Hud Institute) selaku Keynote Speech, dan beberapa Keynote Address yaitu Dr. Ir. A. Hermanto Dardak (Kepala BPIW Kementerian PUPR), Dr. Ir. Yuswandi Temenggung, M.Sc (Sekjen Kementerian Dalam Negeri), Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP (Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang), dan Dr. Ir. Oswar M Mungkasa, M.Sc (Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta). Acara ini diadakan di Hotel Ambhara Jakarta yang dihadiri oleh beberapa stakeholder diantaranya pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta atau pengembang, dan juga akademisi salah satu diantaranya saya dan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Indonesia. Berikut penjelasan rangkuman dan hasil dari semiloka tersebut:

SEMINAR & LOKAKARYA

KETERPADUAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH, PERUMAHAN, PENYEDIAAN TANAH, DAN TATA KELOLA DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN PKN/PKW DAN KOTA BARU PUBLIK

I.     Latar Belakang

The Hud Institute atau yang dikenal dengan Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia kembali melaksanakan diskusi seri ketiga bulan September tahun 2016. Disebut diskusi serial ketiga karena kegiatan/diskusi ini merupakan forum pertemuan pemangku kepentingan yang peduli dan fokus kepada kebijakan rumah, perumahan, infrastruktur dasar, permukiman, pengembangan perkotaan, tata ruang, dan pengembangan wilayah. Forum ini sangat penting karena mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan publik yang mengedepankan amanat Undang-Undang 1945 yakni kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Topik Diskusi Serial 3 ini mengangkat tiga tema besar diantaranya, pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah, penyediaan tanah (land banking) bagi perumahan, dan kewenangan dan tata kelola aset properti. Arahan dari pembahasan ketiga tema besar tersebut yaitu Kota Baru Publik Maja (KBPM). KBPM merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang didalamnya memuat tentang Pengembangan 10 Kota Pusat Kawasan Perkotaan Baru menjadi Pusat Pertumbuhan Baru dan Embrio Kota Kecil, KPBM salah satunya.