Tampilkan postingan dengan label Banten. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Banten. Tampilkan semua postingan

Kamis, 17 Oktober 2019

Monitoring Hasil Bimbingan Teknis KEMD Provinsi Banten yang Diselenggarakan oleh Bappenas

Foto bersama seusai kegiatan monitoring hasil bimtek KEMD dari Bappenas di Bappeda Provinsi Banten, Jumat (11/10)

Serang - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan monitoring untuk menindaklanjuti kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) Kerangka Ekonomi Makro Daerah (KEMD) di Ruang Rapat Kepala Bappeda Provinsi Banten, Jumat (11/10). Untuk diketahui bahwa Bimtek yang telah dilakukan sebelumnya yaitu dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang telah diselenggarakan Provinsi Banten pada tanggal 19-20 Juni 2019 di Hotel Le Dian, Serang.

Monitoring ini dilakukan untuk menjaga kualitas terhadap hasil latihan/capacity building KEMD. Selain itu, melalui Bimtek ini, Bappenas memiliki tujuan agar target-target ekonomi harus mampu dirumuskan dari tingkat provinsi mulai tahun 2020, agar capaian tersebut realistis sesuai dengan karakteristik maupun potensi yang ada di daerah masing-masing. Bahkan tak dipungkiri, ke depannya bisa sampai level daerah atau kabupaten/kota karena hasilnya nanti akan jauh lebih realistis dan terperinci seperti sektor mana yang akan mengalami perlambatan maupun yang meningkat. 

Namun itu semua tentunya perlu didukung data-data yang lengkap dan juga komitmen dari stakeholder terkait. Data realisasi berangkat dari SKPD teknis, sedangkan data PDRB berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Nantinya kedua data tersebut bisa menjadi acuan bagi Bappeda untuk merumuskan target pertumbuhan ekonomi secara real dan tentunya tepat sasaran. Bahkan data tersebut nantinya bisa berjenjang dari daerah hingga tingkat nasional sehingga pertumbuhan ekonomi Nasional dapat sesuai dengan mempertimbangkan karakteristik daerah, potensi hingga kendala yang dihadapi tiap-tiap daerah. Semoga dengan kehadiran one data one policy maupun komitmen lintas sektor yang akan dicapai ke depannya bisa memperkuat data-data kita agar valid untuk dilakukan analisa lebih mendalam.

Adapun dalam monitoring ini, para peserta kembali mendapat update dan materi refreshment materi singkat, progress penyusunan makalah asistensi, dan persiapan Training of Trainers (ToT).

Jumat, 21 Juni 2019

Bappeda Kabupaten Lebak Ikut Serta dalam Bimbingan Teknis Sinergi Kerangka Ekonomi Makro Daerah (KEMD) yang Diselenggarakan Bappeda Provinsi Banten


Para peserta Bimtek sedang mendapat penjelasan tentang materi-materi yang akan disampaikan oleh Bappenas

Serang – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten mengundang tiap-tiap Bappeda seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten termasuk Bappeda Kabupaten Lebak untuk mengirimkan satu orang perwakilannya agar dapat mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Sinergi Kerangka Ekonomi Makro Daerah (KEMD). Bimtek tersebut digelar dari tanggal 19 sampai 20 Juni 2019 yang bertempat di Hotel Le Dian, Serang, Banten. Maksud dan tujuan diselenggarakannya Bimtek tersebut untuk melakukan koordinasi dan sinergi kebijakan KEMD di tingkat pusat maupun di daerah serta melakukan koordinasi data dan informasi maupun metodologi di dalam penyusunan KEMD (pusat dan daerah).

Bimtek yang berlangsung selama dua hari ini, diawali paparan tentang kondisi sosial ekonomi daerah di Provinsi Banten dari para narasumber diantaranya Kepala Bappeda Provinsi Banten, Direktur PMAS Direktur PMAS Bappenas, Direktur Bank Indonesia perwakilan Provinsi Banten, dan Kepala BPS Provinsi Banten. Selanjutnya, masuk dalam materi awal yaitu berupa teori dasar ekonomi makro dan cara membaca data ekonomi. Setelah itu, barulah materi inti diterima oleh para peserta berupa koordinasi teknis Blok Rill 1, 2, Analisis Harga, Analisis Asumsi, dan Proyeksi. Yang mana materi inti tersebut, para peserta langsung dihadapkan pada data real tentang PDRB Provinsi Banten dan di mana peserta wajib paham cara membaca kondisi ekonomi saat ini dari data tersebut serta melakukan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi. 

Dari beberapa paparan dan materi yang disampaikan, ada beberapa pesan-pesan yang harus segera dieksekusi oleh tiap-tiap daerah khususnya di lingkup Provinsi Banten. Yang paling utama ialah, alasan diadakannya Bimtek ini bahwa pertumbuhan ekonomi nasional saat ini masih menggunakan skema top down, sementara beberapa tahun ke depan skema yang berlaku diharapkan berangkat dari provinsi. Selanjutnya ada kecenderungan sektor industri di Provinsi Banten cukup tinggi namun pengangguran masih saja tetap tinggi, diharapkan ke depan dapat dipisahkan pengangguran dari penduduk asli dan pendatang. Alhasil pemerintah harus fokus memajukan industri padat karya dibanding padat modal untuk menurunkan angka pengangguran. Selain itu, dengan melihat peringkat daya saing daerah, Provinsi Banten jauh tertinggal dari provinsi lain di Pulau Jawa bahkan di luar Pulau Jawa. Bila dianalisis, Provinsi Banten perlu meningkatkan regulasi agar iklim berinvestasi dapat bersahabat bagi investor, sehingga Banten dapat bersaing dengan daerah lain.

Selasa, 28 Mei 2019

Kabupaten Lebak Mendapat Apresiasi dalam Pelaksanaan FMSRB Tahun 2019

 
Foto Bersama sesaat sebelum kegiatan Workshop Monitoring & Evaluasi CS-05 dan Konsolidasi Final AWP 2019 ditutup.

Bogor – Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian melaksanakan kegiatan Monitoring and Evaluation System Presentation/Workshop pada kelompok penerima On-Granting yang bertempat di Royal Hotel Bogor dan berlangsung selama dua hari dari 23-24 Mei 2019. Kegiatan tersebut dilaksanakan sehubungan adanya kegiatan Komponen 2A – Farmland Management and Sustainable Agriculture Practices atau disingkat FMSAP. Selain itu, juga dilakukan Konsolidasi Final AWP 2019 untuk program Flood Management in Selected River Basins (FMSRB).

Program FMSRB sebetulnya dilaksanakan dalam rangka untuk mengurangi dampak banjir di daerah. Tujuan umum FMSRB – FMSAP diantaranya memperbaiki kondisi lahan pertanian di daerah aliran sungai (DAS), mengurangi limpasan air (run-off) melalui konservasi tanah dan air, dan meningkatkan pendapatan petani dalam pengelolaan DAS melalui wanatani (agroforestry). Adapun 6 (enam) kegiatan utama FMSRB – FMSAP yaitu CPCL sesuai kriteria dan penguatan kelompok tani, konservasi lahan kritis, optimasi lahan, penanaman pohon multi guna, pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta operasi dan pemeliharaan (O-M) yang benar melalui SOP yang efektif. Program yang dilaksanakan selama 4 (empat) tahun ini terhitung dari 2018 sampai 2021, salah satunya berlokasi di Banten khususnya WS Ciujung. 

Pada program ini diberlakukan mekanisme On-Granting atau biasa dikenal Sistem Rembes, yang berarti pemerintah daerah (pemda) masing-masing menalangi terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan melalui APBD-nya, baru nantinya dilakukan reimbursement. Adapun Kabupaten Lebak, sebagai salah satu penerima program FMSRB telah memperoleh reimbursement pada kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Hal tersebut mengundang pujian dan apresiasi dari Team Leader Konsultan CS-05 selaku mitra kerja dari CPIU Pertanian. “Dibandingkan Kabupaten Serang maupun Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak secara keseluruhan sudah baik, seperti seluruh harga sudah sesuai dengan AWP yang disusun, hanya jumlah bibit saja yang kurang cocok, namun masih lebih baik dari yang lain. Hal tersebut salah satunya berkat pengalaman di tahun 2018.” kata Samsul Hadi.

Keberhasilan yang telah dicapai oleh Kabupaten Lebak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada program FMSRB ini, salah satunya berkat koordinasi yang baik antara OPD-OPD terkait seperti Bappeda, BPKAD dan Dinas Pertanian. Kepala Seksi Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Nana Mulyana, menuturkan bahwa yang tak kalah penting, keberhasilan tersebut berkat dukungan langsung dan pesan dari Bupati Lebak, Hj. Iti Octavia Jayabaya, bahwa dalam setiap program dan kegiatan yang dijalankan harus sesuai dengan aturan dan ketetapan yang berlaku agar hasil yang dicapai akan baik. “Meskipun Kabupaten Lebak dalam setiap paparan selalu nomor tiga atau yang terakhir setelah Serang dan Pandeglang, tetapi urusan kinerja dan hasil selalu nomor satu.” sambung Nana.

Sebelum kegiatan ditutup, para undangan khususnya penerima On-Granting mendapat kepastian bahwa reimbursement akan dilakukan setelah lebaran. Namun dengan catatan, bahwa tahapan reimbursement yang berjumlah lima tahap dapat dilakukan dengan baik oleh pemda masing-masing. Selain itu, terdapat masukan terkait reimbursement dari perwakilan BPKAD Kabupaten Lebak, Agung Budi Santoso, agar dibuat SOP tentang reimbursement untuk mempermudah para penerima On-Granting saat ingin melakukan reimbursement.

Selasa, 07 Mei 2019

Masa On Campus Usai, Para Peserta Latsar CPNS Lebak diharapkan Menjadi Agent of Change dan Birokrat Profesional



Pembukaan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2019, Selasa (2/4), di BPSDM Provinsi Banten, Pandeglang. Foto bersama angkatan 1 (satu) dari Kabupaten Lebak dengan Gubernur Banten, H. Wahidin Halim dan para pejabat BPSDM.

Pandeglang – Pelatihan Dasar atau disingkat Latsar CPNS tahun 2019 gelombang satu diikuti oleh lima angkatan sekaligus yang berasal dari Kabupaten Lebak, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Serang. Latsar CPNS tahun 2019 gelombang satu telah usai melewati tahap on campus selama 18 hari kerja, termasuk angkatan satu dari Kabupaten Lebak. Selanjutnya, keempat puluh orang tersebut memasuki tahap off campus atau habituasi selama satu bulan penuh untuk menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) dan menerapkan aktualisasi yang telah mereka rancang.

Ada yang berbeda dari Latsar CPNS tahun 2019 ini dari metode-metode sebelumnya. Metode saat ini merupakan yang pertama kali diterapkan dengan mengikuti metode Diklat Pim seperti adanya masa on campus dan off campus. Salah satu panitia yang bertugas sebagai masterclass angkatan satu mengakui bahwa panitia saat ini masih meraba-raba metode yang tepat untuk Latsar CPNS ini seperti apa. “Ini merupakan pertama kalinya Latsar CPNS menggunakan metode baru, sehingga kami para panitia masih mencari bentuk yang pas untuk diterapkan selama masa on campus dan akan mengevaluasi setiap gelombang untuk menemukan bentuk yang tepat secara keseluruhan.” ungkap Wandi di Lapangan Apel Gedung BPSDM Provinsi Banten.

Selama masa on campus, para peserta Latsar lebih banyak menerima materi nilai dasar ASN yaitu ANEKA. Hal tersebut tentunya menjadi bekal bagi para CPNS untuk melaksanakan fungsinya sebagai ASN diantaranya pelaksana kebijakan, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Dengan mampunya para CPNS menerapkan ANEKA dalam keseharian tugasnya, diharapkan masyarakat mampu terlayani dengan baik. Sesuai dengan harapan Bupati Lebak, Hj. Iti Ocatavia Jayabaya, yang dikutip dari Banten News saat pembagian SK CPNS, di Pendopo Kabupaten Lebak, Senin (18/3). “Sebagai orang-orang pilihan, keberadaan CPNS ini harus memberikan manfaat bagi masyarakat.” tutur Bupati.

Dari sekian banyak materi yang disampaikan oleh Widyaiswara, ada pesan dan harapan yang diamanahkan kepada para peserta Latsar CPNS tahun 2019. Salah satu Widyaiswara, Budi Restu Hudaya, berpesan kepada para peserta Latsar CPNS tahun 2019 angkatan satu sembari mengakhiri penyampaian materi. “Kalian semua setelah kembali ke instansi masing-masing, harus bisa menjadi Agent Of Change.” pungkas Budi. Tidak hanya pesan, tetapi sebuah harapan juga disampaikan oleh salah satu Widyaiswara, Bayu Nugroho, saat memberikan materi kepada angkatan satu. “Dengan sistem penerimaan yang sudah baik menggunakan CAT dan dengan mempertimbangkan persaingan global, diharapkan tahun 2025 para peserta Latsar CPNS tahun 2019 dapat berkontribusi mewujudkan pemerintahan kelas dunia dan menjadi birokrat yang profesional.” ujar Bayu.

Senin, 31 Oktober 2016

Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Indonesia

A. Profil
Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota – InstitutTeknologi Indonesia atau biasa disingkat HMPWK-ITI. HMPWK-ITI berkedudukan di Institut Teknologi Indonesia, Jl. Raya Puspiptek, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. HMPWK-ITI didirikan pada tanggal 23 Desember 1984. Organisasi ini berazaskan keadilan, kemanusiaan, dan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Organisasi ini bersifat kemahasiswaan, kekeluargaan dan kebersamaan. Organisasi ini memiliki tujuan menghimpun seluruh aspirasi mahasiswa PWK-ITI untuk bersama-sama memajukan HMPWK-ITI. Setiap anggota organisasi ini harus berusaha ikut serta menyumbangkan karya dan pemikiran dalam kegiatan HMPWK-ITI dan membuat kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang melibatkan seluruh anggota HMPWK-ITI. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah belajar mahasiswa PWK-ITI untuk pengembangan diri dalam berorganisasi, akademis, dan lingkungan masyarakat serta berperan sebagai organisasi kemahasiswaan dan perguruan tinggi.