Jumat, 21 Juni 2019

Bappeda Kabupaten Lebak Ikut Serta dalam Bimbingan Teknis Sinergi Kerangka Ekonomi Makro Daerah (KEMD) yang Diselenggarakan Bappeda Provinsi Banten


Para peserta Bimtek sedang mendapat penjelasan tentang materi-materi yang akan disampaikan oleh Bappenas

SerangBadan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten mengundang tiap-tiap Bappeda seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten termasuk Bappeda Kabupaten Lebak untuk mengirimkan satu orang perwakilannya agar dapat mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Sinergi Kerangka Ekonomi Makro Daerah (KEMD). Bimtek tersebut digelar dari tanggal 19 sampai 20 Juni 2019 yang bertempat di Hotel Le Dian, Serang, Banten. Maksud dan tujuan diselenggarakannya Bimtek tersebut untuk melakukan koordinasi dan sinergi kebijakan KEMD di tingkat pusat maupun di daerah serta melakukan koordinasi data dan informasi maupun metodologi di dalam penyusunan KEMD (pusat dan daerah).

Bimtek yang berlangsung selama dua hari ini, diawali paparan tentang kondisi sosial ekonomi daerah di Provinsi Banten dari para narasumber diantaranya Kepala Bappeda Provinsi Banten, Direktur PMAS Direktur PMAS Bappenas, Direktur Bank Indonesia perwakilan Provinsi Banten, dan Kepala BPS Provinsi Banten. Selanjutnya, masuk dalam materi awal yaitu berupa teori dasar ekonomi makro dan cara membaca data ekonomi. Setelah itu, barulah materi inti diterima oleh para peserta berupa koordinasi teknis Blok Rill 1, 2, Analisis Harga, Analisis Asumsi, dan Proyeksi. Yang mana materi inti tersebut, para peserta langsung dihadapkan pada data real tentang PDRB Provinsi Banten dan di mana peserta wajib paham cara membaca kondisi ekonomi saat ini dari data tersebut serta melakukan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi. 

Dari beberapa paparan dan materi yang disampaikan, ada beberapa pesan-pesan yang harus segera dieksekusi oleh tiap-tiap daerah khususnya di lingkup Provinsi Banten. Yang paling utama ialah, alasan diadakannya Bimtek ini bahwa pertumbuhan ekonomi nasional saat ini masih menggunakan skema top down, sementara beberapa tahun ke depan skema yang berlaku diharapkan berangkat dari provinsi. Selanjutnya ada kecenderungan sektor industri di Provinsi Banten cukup tinggi namun pengangguran masih saja tetap tinggi, diharapkan ke depan dapat dipisahkan pengangguran dari penduduk asli dan pendatang. Alhasil pemerintah harus fokus memajukan industri padat karya dibanding padat modal untuk menurunkan angka pengangguran. Selain itu, dengan melihat peringkat daya saing daerah, Provinsi Banten jauh tertinggal dari provinsi lain di Pulau Jawa bahkan di luar Pulau Jawa. Bila dianalisis, Provinsi Banten perlu meningkatkan regulasi agar iklim berinvestasi dapat bersahabat bagi investor, sehingga Banten dapat bersaing dengan daerah lain.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar