Rapat Bappeda Lebak – Puslit GKG UNPAD Bahas Laporan Pendahuluan Masterplan Geopark Bayah Dome

Foto bersama dengan salam khas Geopark seusai rapat di Kampus UNPAD Dipati Ukur, Kamis (6/8)

Lebak – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lebak gelar rapat bersama Tim Pusat Penelitian Geopark dan Kebencanaan Geologi Universitas Padjajaran (Puslit GKG-UNPAD) di Ruang Fakultas Geologi Unpad Dipati Ukur, Kamis (6/8). Rapat ini menindaklanjuti kerjasama keduanya terkait penyusunan Masterplan Geopark Bayah Dome yang saat ini telah menyelesaikan laporan pendahuluan.

Ketua Tim Puslit GKG-UNPAD, Prof. Mega, secara langsung meyampaikan paparan laporan pendahuluan yang telah disusun. “Menyusun sebuah Masterplan/Rencana Induk Geopark adalah sebuah keharusan pemerintah daerah untuk mengembangkan Geopark sesuai arahan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) dan juga sebagai kriteria “self assessment” dari Unesco Global Geopark (UGG),” ungkap Prof. Mega. Isi dalam Masterplan Geopark Bayah Dome nantinya tentu mengacu pada ketentuan Perpres, paling tidak terdapat 18 sasaran. Poin utamanya dalam Masterplan ini berupa rencana program 5-10 tahun ke depan dalam rangka upaya-upaya konservasi, pengembangan kepariwisataan, pengembangan ekonomi berkelanjutan, strategi kemitraan, community development, dan pengintegrasian terhadap poin-poin dalam SDG’s. “Rencananya dalam Masterplan Geopark Bayah Dome akan mengangkat tema Pembentukan Kubah Bayah dan Mineralisasi Emas-Perak”, tutur Prof. Mega yang juga bertugas sebagai Tim Asesor UGG dari Indonesia.

Kepala Bappeda Kabupaten Lebak, Hj. Virgojanti, menanggapi langsung terkait tema yang akan diusung. “Saat penyusunan kajian warisan geologi Geopark Bayah Dome, sempat muncul usulan awal dari Ketua Dewan Pakar Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI), Yunus Kusumahbrata, untuk mengangkat tema Endapan Delta Purba. Lalu di akhir kajian warisan geologi dan laporan pendahuluan Masterplan ini mengusung tema Pembentukan Kubah Bayah dan Mineralisasi Emas-Perak. Harapannya opsi tema-tema yang ada perlu diperjelas dan dipastikan dengan mengundang berbagai ahli,” tutur Kepala Bappeda. Secara keseluruhan pemerintah Kabupaten Lebak mendukung penuh pengembangan Geopark, apalagi ini sudah menjadi salah satu fokus Bupati sebagai salah satu perwujudan visi misi pemerintah daerah dan sebagai bagian upaya konservasi sumber daya alam yang dimiliki Lebak.

“Selanjutnya akan dilakukan Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri para tenaga ahli penyusun Masterplan dengan mengundang para pemangku kepentingan guna menyamakan persepsi dan pandangan bahwa hadirnya Geopark di Kabupaten Lebak bukan sebuah ancaman, melainkan keuntungan bagi seluruh pihak. Hal tersebut agar konsep pengembangan Geopark secara pentahelix dapat terlaksana dan bisa saling berkontribusi sesuai tupoksinya masing-masing,” tutup Kepala Bappeda.

Bahas Perkembangan Penetapan Geoheritage Kabupaten Lebak, Bappeda Lebak Audiensi dengan Badan Geologi

Foto bersama seusai audiensi di Badan Geologi Kementerian ESDM, Kamis (6/8)

Bandung – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lebak, pada Kamis (6/8) melakukan audiensi dengan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI di Kantor Pusat Survei Geologi, Bandung. Dalam audiensi tersebut, Kepala Bappeda Lebak, Hj. Virgojanti, beserta rombongan ingin mengetahui perkembangan usulan penetapan warisan geologi (geoheritage) Kabupaten Lebak sekaligus meminta arahan mengenai persiapan yang harus dilakukan pemerintah daerah ke depan.

“Pusat Survei Geologi sifatnya membantu semaksimal mungkin dan mendukung penuh usulan dari Pemerintah Daerah”, tutur Kepala Pusat Survei Geologi. Berdasarkan verifikasi awal, keragaman geologi yang tersebar di Kabupaten Lebak secara umum dipengaruhi oleh pembentukan Kubah Bayah (Bayah Dome) yaitu Pengangkatan Endapan Delta Purba, Zona Mineralisasi Bayah, Zona Depresi Citorek, dan Batuan Granodiorit Cihara. Dapat dikatakan bahwa keragaman geologi di Kabupaten Lebak sangat istimewa, khususnya singkapan Formasi Bayah (berumur Eosen) yang memang sudah dikenal cukup luas oleh para geologist dan sudah banyak publikasi ilmiahnya. Terdapat juga potensi dari Granodiorit Cihara yang tidak menarik secara wisata namun bagi kalangan geologist sangat bernilai tinggi sehingga berpotensi menjadi wisata ilmiah seperti laboratorium alam. Secara keseluruhan perkembangan penetapan geoheritage di Kabupaten Lebak baru berkisar 5%, dikarenakan terdapat beberapa persoalan yang harus segera diperbaiki seperti kepastian jumlah usulan, kelengkapan data kajian, dan deskripsi pada matriks agar mengaitkan dengan kerangka geologi pembentukan Bayah Dome.

Berangkat dari catatan hasil verifikasi dokumen (awal) usulan penetapan geoheritage Kabupaten Lebak, pemerintah daerah akan sesegera mungkin untuk menindaklanjuti. “Bupati Lebak berharap agar penetapan geoheritage Kabupaten Lebak bisa dipercepat, sehingga kami butuh dukungan dari Badan Geologi,” ungkap Kepala Bappeda. Untuk tahap verifikasi lapangan, pihak pemerintah daerah menjamin kondisi di Kabupaten Lebak sudah kondusif dan bukan zona merah penyebaran pandemi covid-19, apalagi lokasi calon geoheritage bukan berada di daerah perkotaan.

Ini Tujuan Bappeda Kabupaten Lebak Datangi Dinas ESDM Provinsi Banten

Kepala Bappeda Kabupaten Lebak saat menyerahkan laporan kajian Geoheritage di Dinas ESDM Provinsi Banten (25/2)

Serang – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lebak, Hj. Virgojanti, bersama pimpinan berserta staf di Bidang Perekonomian dan SDA menemui secara langsung Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Selasa (25/2). 

Tujuan kedatangan Bappeda Kabupaten Lebak ke Dinas ESDM Provinsi Banten yaitu menyerahkan Surat Bupati kepada Gubernur Banten tentang Permohonan Usulan Penetapan Bayah Dome menjadi Warisan Geologi. Selain itu juga, diserahkan hasil kajian Warisan Geologi beserta peta sebaran Keragaman Geologi yang telah dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Lebak yang bekerja sama dengan Pusat Penelitian Geopark dan Kebencanaan Geologi Universitas Padjajaran (Puslit GKG UNPAD). “Dari hasil kajian, didapatkan 39 Keragaman Geologi yang tersebar di 12 kecamatan, bahkan hasil penilaian menunjukkan cukup banyak potensi Warisan Geologi yang berkelas Internasional”, tutur Virgo. Lebih lanjut, Plt. Dirut RSUD Ajidarmo tersebut mengharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Banten dalam mewujudkan Geopark Bayah Dome sebagai Geopark Nasional.

“Kami akan melihat lagi tahapan pengembangan Geopark di Kabupaten Lebak sudah sampai mana dan disesuaikan dengan timeline yang ada agar tidak ada tahapan yang terlewat,” kata Eko selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten. Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Banten telah memasang sign board di beberapa tempat sebagai bentuk dukungan kepada Kabupaten Lebak. Sebagai tindak lanjut penyerahan kajian Warisan Geologi oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, nantinya Dinas ESDM Provinsi Banten akan coba meng-overlay dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang ada saat ini. “Ketika sudah ditetapkan menjadi Geopark Nasional maka harus ada lokasi-lokasi menarik yang bisa dikunjungi bagi masyarakat pada umumnya seperti tempat foto menarik dan sejenisnya,” pungkas Eko.

Dinas ESDM Provinsi Banten menargetkan Geopark Bayah Dome ditetapkan sebagai Geopark Nasional pada tahun 2021.

Hadirnya Proyek Strategis dan Fokus Kembangkan Pariwisata, Lebak Optimis Laju Pertumbuhan Ekonomi Akan Terus Tumbuh

Salah satu narasumber saat memaparkan materi dalam rapat di Ruang Transit Pendopo Gubernur Banten, Kamis (20/2)

Serang – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lebak menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 di Ruang Transit Pendopo Gubernur Banten, Kamis (20/2).

Dalam paparan yang disampaikan langsung oleh Plt. Kepala Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Banten, Mahdani, disebutkan bahwa salah satu programnya yaitu melakukan perumusan kebijakan perekonomian. “Salah satunya Biro Perekonomian sedang mengkaji objek-objek religi di Provinsi Banten berdasarkan arahan Gubernur Banten langsung yang melihat adanya potensi besar dari wisata budaya dan religi,” tutur Mahdani. Bahkan Gubernur Banten sedang mengirim 3 (tiga) orang ke Belanda untuk mengumpulkan dan meng-copy arsip-arsip bersejarah tentang Kerajaan Banten. Selain itu, tahun ini Provinsi Banten juga akan membangun pusat sentra UMKM di Kawasan Banten Lama dengan luas lahan 4 (empat) hektar dan satu lagi lokasi yang direncanakan tepatnya di Cikokol namun masih dipending karena terkait luasan lahan.

“Kabupaten Lebak memiliki potensi pariwisata yang sangat melimpah, termasuk juga di dalamnya wisata religi,” kata Imam Suangsa selaku Sekretaris Bappeda saat menyampaikan tanggapan. Imam menjelaskan bahwa saat ini mungkin Kabupaten Lebak dari segi pertumbuhan ekonomi belum bisa menyamai Provinsi Banten, namun dipastikan akan terus tumbuh karena berkat visi Bupati yang berfokus terhadap pariwisata. Pada tahun ini, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Bappeda sedang mewujudkan Lanskap Ekowisata dan mengembangkan Geopark Bayah Dome menjadi Geopark Nasional. “Yang terpenting dalam tiga hingga empat tahun ke depan berkat adanya proyek strategis nasional seperti Jalan Tol Serang-Panimbang yang mana terdapat 3 (tiga) exit tol di Lebak dan juga pembangunan DAM Karian akan otomatis merubah wajah Lebak. Dengan kehadiran proyek strategis nasional tersebut tentunya memicu pertumbuhan perekonomian Lebak salah satunya akan muncul industri berbasis agro melalui potensi komoditas unggulan dari sektor pertanian dan perkebunan yang ada,” pungkas Imam.

Durian “Si Lodong” dari Lebakgedong Raih Juara Tiga pada Festival Durian Banten 2020

Peserta dari Kabupaten Lebak saat menerima penghargaan juara 3 dalam Kontes Durian Provinsi Banten, Sabtu (1/2)

Tangerang Selatan – Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pertanian menggelar Festival Durian Banten di The Flavor Bliss Alam Sutera, Tangerang Selatan, Sabtu (1/2). Acara ini dihadiri dan dibuka secara langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, bersama dengan Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Salah satu yang dinantikan selain Makan Durian Gratis ialah Lomba Cipta Karya Produk Segar Durian sebagai upaya mencari durian lokal Banten yang terbaik. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak turut berpartisipasi dengan melombakan Durian dari Desa Lebakgedong milik Dedi yang bernama “Si Lodong”. Dari 58 peserta yang mengikuti lomba tersebut, “Si Lodong” berhasil meraih nilai 196,25 dan berhak menyandang predikat juara ketiga. Selain piala, Dedi selaku pemilik “Si Lodong” berhak mendapatkan uang pembinaan dari Dinas Pertanian Provinsi Banten senilai dua juta rupiah. “Diselenggarakannya Festival Durian ini sebagai upaya Pemprov Banten untuk menjaring durian unggulan lokal setiap tahunnya, yang mana pemenangnya akan dilindungi dan didaftarkan ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian dan akan dikembangkan secara nasional,” ungkap Agus M Tauchid selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak juga ikut memeriahkan Bazar Durian. Durian yang disajikan untuk dijual kepada para pengunjung berasal dari Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Sobang, Kecamatan Lebakgedong, dan masih banyak lagi. Tidak hanya Durian, terdapat juga Rambutan dari Kecamatan Maja dan Manggis asal Kecamatan Cipanas yang ikut diperdagangkan dengan nilai Rp 5.000,- per kilonya bagi yang ingin membawa pulang. Namun, jika dimakan di tempat Bazar Durian tidak dipungut biaya alias gratis hanya untuk Rambutan dan Manggis. Terhitung dari dibukanya acara hingga menjelang siang hari, semua yang diperdagangkan dalam stan ludes terjual kepada para pengunjung. 

Perlu diketahui kriteria penilaian Lomba Cipta Karya Produk Segar Durian cukup banyak, beberapa diantaranya dari segi rasa, bentuk, dan wangi.

Kenalkan Geopark dan Ecotourism, Masyarakat Sobang Diminta Gali Potensi Wisata

Kabid Perekonomian dan SDA Bappeda Lebak saat menyampaikan sambutan Bupati di Kecamatan Sobang, Kamis (30/1)

Sobang – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lebak menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2021 Tingkat Kecamatan di Kantor Camat Sobang, Kamis (30/1). Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Lebak, Iman Hiddayat, menjadi salah satu narasumber sekaligus membuka kegiatan tersebut.

“Penciptaan nilai tambah ekonomi pada objek destinasi pariwisata potensial menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Lebak pada tahun 2021,” kata Iman. Saat ini Pemerintah Kabupaten Lebak sedang mengembangkan Geopark Bayah Dome dan Ecotourism. Iman menuturkan bahwa Kecamatan Sobang masuk ke dalam delineasi hasil kajian warisan geologi yang dilakukan oleh tim dari Universitas Padjajaran. Sedangkan untuk Ecotoursim, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menilai Kabupaten Lebak layak untuk mengembangkan jasa wisata tersebut bila dilihat dari kondisi alam dan kekayaan budayanya. “Oleh karena itu, Bupati Lebak akan konsen terhadap pengembangan Ecotourism di Lebak ini, termasuk Kecamatan Sobang bila dirasa memiliki potensi untuk itu silahkan digali dan dikembangkan sehingga akan tercipta nilai tambah,” pungkas Iman.

“Kecamatan Sobang terdapat 9 (sembilan) titik yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata, namun masih terdapat beberapa permasalahan terkait akses jalan,” tutur H. Rosyid selaku Camat Sobang. Curug Cipicung dan Goa Sangiang merupakan beberapa potensi wisata yang akan masuk dalam kegiatan pembangunan tahun anggaran 2020 terkait Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lebak, Junaedi Ibnu Jarta, yang turut hadir dalam Musrenbang di Kecamatan Sobang juga menegaskan bahwa sebagai warga asli Sobang yang juga diamanahkan untuk mewakili suara masyarakat Sobang akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengawal segala usulan masyarakat melalui mekanisme yang ada.  

Menanggulangi Kemiskinan, Wakil Bupati Lebak Serukan Pengembangan Desa yang Memiliki Potensi Pariwisata

 Kepala Bappeda Lebak, Hj. Virgojanti, saat menyampaikan laporan penanggulangan kemiskinan, Senin (25/11)

Rangkasbitung - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lebak menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Aula Terbatas Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, Senin (25/11). Wakil Bupati Lebak, H. Ade Sumardi, yang juga bertindak sebagai Ketua TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Kabupaten Lebak membuka secara langsung rapat ini. Yang bertindak sebagai narasumber pada rapat ini diantaranya Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Lebak, dan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lebak.

Wakil Bupati Lebak menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lebak merupakan pekerjaan rumah yang sangat luar biasa berat. Oleh karena itu, perlu fokus guna mengambil langkah-langkah yang konkret, salah satunya penguatan database jumlah penduduk miskin dan inventarisasi kecamatan hingga desa yang potensi kemiskinannya tinggi. Selanjutnya, H. Ade Sumardi, juga menekankan agar dalam penanggulangan kemiskinan dipadukan dengan visi misi Kabupaten Lebak saat ini. “Dorong desa-desa yang memiliki potensi pariwisata maupun pertanian untuk dikembangkan, karena ending dari visi misi Lebak yang berorientasi terhadap pariwisata yaitu menaikan pendapatan ekonomi masyarakat,” tegas Ketua TKPD Kabupaten Lebak.

Selanjutnya, para narasumber yang hadir dalam rapat ini memaparkan program dan kegiatan yang dilakukan guna menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Lebak. Kontribusi Dinkes dalam menanggulangi kemiskinan yaitu perwujudan Lebak Sehat yang juga merupakan program unggulan Bupati Lebak. “Pada program Lebak Sehat terdapat tiga pilar sesuai Renstra 2015-2019 diantaranya Paradigma Sehat, Penguatan Yankes (Layanan Kesehatan), dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional),” jelas H. Maman selaku Kepala Dinkes. Sedangkan kontribusi Disperkimtan sesuai instrumen utama penanggulangan kemiskinan diantaranya PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Perumahan dan Permukiman, dan Program Rumah Sangat Murah. “Indikator kinerja utama Disperkimtan dalam penanggulangan kemiskinan diantaranya persentase masyarakat yang menghuni rumah layak huni, persentase kawasan kumuh di perkotaan, dan persentase perumahan dengan lingkungan yang sehat,” ungkap H. Wawan sebagai Kepala Disperkimtan. Untuk Dinsos ada 26 jenis masalah yang harus diselesaikan terkait PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). “Ada 2 (dua) strategi yang paling efektif untuk menurunkan angka kemiskinan yaitu penambahan penghasilan dan pengurangan beban hidup,” tutur Kepala Dinsos, Eka Dharmana.

Perlu diketahui dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lebak, terdapat 12 OPD yang terlibat. Kepala Bappeda, Hj. Virgojanti, menekankan bahwa menurunkan kemiskinan adalah pekerjaan rumah bersama dan harus mencapai target yang tertuang di dalam RPJMD. “Terkait pengentasan desa tertinggal dan sangat tertinggal juga perlu menjadi perhatian agar tahun 2024 seluruh desa di Kabupaten Lebak berstatus desa berkembang,” tambah Hj. Virgojanti sembari menutup rapat.

Dukung Percepatan Pengembangan Kota Baru Publik Maja, Kepala Bappeda Lebak Hadiri Koordinasi Lapangan Membahas Trase Jalan

Kepala Bappeda Kabupaten Lebak, Hj. Virgojanti, sedang menandatangani berita acara koordinasi lapangan, Jumat (1/11)

Maja – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lebak, Hj. Virgojanti, turut hadir memenuhi undangan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, guna melakukan koordinasi lapangan terkait pembahasan trase jalan akses Kota Baru Publik Maja (KBPM) di Halaman Stasiun Maja, Jumat (1/11).

Pengembangan KBPM merupakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Selain itu juga didukung melalui kesepakatan bersama (MoU) No. 22/PKS/M/2016 antara Menteri PUPR, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Bupati Lebak, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang Selatan, dan Para Pengembang tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR dalam rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur PUPR dalam Pengembangan KPBM pada tanggal 27 Juni 2016. Dalam beberapa tahun terakhir, langkah konkret telah dilakukan oleh Kementerian PUPR guna mendukung percepatan pengembangan KBPM. 

Salah satunya telah dilakukan studi lanjutan mengenai rencana jalan akses menuju KBPM sebagai penyempurnaan studi yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, Kementerian PUPR mengundang para stakeholder terkait guna membahas trase jalan akses KBPM. Adapun rekomendasi yang tertuang dalam berita acara hasil koordinasi lapangan diantaranya ruas jalan dari exit tol Serpong-Balaraja ke arah Maja sepanjang 8,1 km adalah ruas jalan yang diutamakan untuk ditingkatkan dan ruas jalan dari jalan nasional Cikande-Rangkasbitung ke arah Maja menjadi prioritas ruas jalan kedua yang diutamakan untuk ditingkatkan.

Adapun stakeholder lainnya yang hadir memenuhi undangan diantaranya perwakilan dari beberapa Direktorat Jenderal (Ditjen) di Kementerian PUPR, Bappeda Provinsi Banten, dan Bappeda Kabupaten Tangerang.

Bappeda Lebak Gelar FGD Bahas Pengembangan Ekowisata di Lanskap Cibarani

Kepala Bappeda, Hj. Virgojanti, saat membuka focus group discussion di Aula Bappeda Lebak, Senin (4/11)

Lebak – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lebak menggelar Focus Group Discussion (FGD) Cibarani di Aula Bappeda, Senin (4/11) terkait pengembangan ekowisata di Lanskap Cibarani. Agenda FGD tersebut difokuskan untuk mengidentifikasi potensi ekowisata di Hutan Adat Desa Cibarani. Kepala Desa Cibarani, Dulhani, dan dua orang perwakilan dari Rimbawan Muda Indonesia (RMI) turut hadir selaku undangan.

“Kabupaten Lebak ke depan akan mengembangkan ekowisata dikarenakan memiliki banyak potensi dari segi budaya, alam, dan keanekaragaman hayati,” kata Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Iman Hiddayat. Iman menjelaskan maksud Bappeda mengundang RMI dalam rangka menindaklanjuti hasil diskusi awal dengan Kepala Desa Cibarani dan hasil observasi, bahwa Desa Cibarani dinilai cocok untuk pengembangan ekowisata melalui pemanfaatan hutan adat. Senada dengan hal tersebut, Kepala Bappeda Lebak, Hj. Virgojanti, menjelaskan bahwa untuk mewujudkan visi Kabupaten Lebak yang fokus terhadap pariwisata, tentu bukan hal yang mudah. Bukan hanya menyiapkan dari infrastrukturnya saja namun juga dari sisi masyarakatnya apakah bisa menerima konsep yang ada dan juga persamaan persepsi antar stakeholder. “Sesuai arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD, bahwa tahun ini adalah tahun persamaan komitmen antar OPD hingga ke masyarakatnya,” pungkas Virgo.

Dalam sesi diskusi, tenaga ahli Ekowisata, M. Nurdin Razak, mengemukakan bahwa agar Lanskap Cibarani ini memiliki kekhasan tersendiri, maka satu-satunya yang bisa diangkat untuk pengembangan ekowisata di Cibarani yaitu rencana hutan adat. “Desa Cibarani akan difokuskan untuk nature tourism seperti birding, tracking, sepeda hutan, lintas alam, wildlife sehingga kami membutuhkan data Biodiversity yang ada di Desa Cibarani khususnya dalam hutan adat. Hal tersebut untuk memperkuat bahwa Desa Cibarani memiliki potensi ekowisata yang bisa dikembangkan,” tutur Nurdin.

Dikonfirmasi oleh perwakilan RMI, Fauzan, bahwa saat ini memang sedang dilakukan identifikasi potensi maupun persoalan di Desa Cibarani. Salah satunya identifikasi soal keanekaragaman hayati yang ada di hutan adat dan ruang-ruang yang bisa diakses untuk huma, tanaman buah, area aren dan sebagainya. “Dari segi vegetasi hutan sebenarnya Desa Cibarani tidak jauh berbeda dengan desa-desa lainnya yaitu hutan hujan tropis,” jelas Fauzan. Perwakilan RMI lainnya yang turut hadir, Waris, memberikan masukan untuk mendukung pengembangan Ekowisata, RMI menawarkan rafling keanakeragaman hayati (rute pendidikan rafling). Kepala Desa Cibarani, Dulhani, menambahkan bahwa memang di Hutan Adat Cibarani masih terdapat banyak satwa seperti kera abu-abu, kijang, dan owa tepatnya di Gunung Liman.

“Sesuai arahan Kepala Bappeda, jika memang Desa Cibarani mau maju, harus sama-sama bekerja dan serius untuk mengembangkan ekowisata,” tutup Iman.

Rapat Pembahasan Rekomendasi Bupati Lebak Untuk WKOPP Binuangeun

Saat perwakilan dari Bappeda Kabupaten Lebak, Rieyan Dermawan, memberikan pendapat dan masukan saat sesi diskusi

Rangkasbitung - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten menggelar rapat pembahasan rekomendasi Bupati Lebak untuk WKOPP Binuangeun di Aula Dinas Perikanan Kabupaten Lebak, Kamis (24/10). Dalam rapat ini dihadiri beberapa OPD Kabupaten Lebak termasuk Bappeda Kabupaten Lebak dan juga perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 

Beberapa perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak sangat aktif dalam sesi diskusi. Salah satunya Kepala UPT PPI Binuangeun, Agustaman, mengatakan bahwa potensi ekonomi di PPI Binuangeun sangat luar biasa. "Perputaran uang di PPI Binuangeun bisa mencapai Rp 3 M / bulan", ujar Agustaman. Kemudian beliau juga menyoroti terkait pengelolaan TPI yang menurut undang-undang dapat dikelola oleh Kabupaten, perlu ditindaklanjuti segera dengan dibuatnya surat-surat yang jelas mengenai kerja sama aset dan pemanfaatan aset. Hal tersebut juga menjadi sorotan bagi BPKAD Kabupaten Lebak, dikarenakan aset TPI saat ini telah menjadi milik provinsi sehingga untuk dapat dimanfaatkan oleh kabupaten diperlukan sebuah kesepakatan atau MoU pemanfaatan agar terjadi win win solution dan juga tidak terjadi masalah dikemudian hari. Selain itu, perwakilan dari Setda bagian Administrasi Pembangunan, Wahyu Hidayat, menuturkan bahwa sebelum terbentuk rekomendasi Bupati Lebak, perlu ekspos terhadap rekomendasi berupa penyampaian dampak dan manfaat dari WKOPP kepada Bupati Lebak, Hj. Iti Octavia Jayabaya. "Ibu Bupati pasti akan konsen terhadap dampak bagi kesejahteraan masyarakat baik ekonomi, sosial, dan budaya", pungkas Wahyu.

Perwakilan Bappeda Kabupaten Lebak yang turut hadir dalam rapat ini, Rieyan Dermawan, mengaitkan pembahasan ini dengan visi misi Bupati yang fokus terhadap pengembangan pariwisata sehingga dalam rekomendasi bisa ditambahkan manfaat wilayah kerja dikaitkan dengan pengembangan pariwisata, salah satunya TPI bahkan dermaga yang ada bisa dijadikan destinasi wisata. Camat Wanasalam, Cece Saputra, juga membenarkan bahwa potensi pariwisata di Binuangeun memang besar sejak dahulu sehingga harapannya pengembangan PPI Binuangeun ini bisa difokuskan di Binuangeun. Sedangkan perwakilan dari Dinas Perikanan Kabupaten Lebak, menyoroti hasil kajian dari konsultan diantaranya isi dari hasil rekomendasi belum memunculkan kata-kata terkait rekomendasi dan isi gambaran umum sampai penutup yang belum memuat Kabupaten Lebak secara utuh sehingga perlu diperbaiki kembali.

Diharapkan nantinya pengembangan pelabuhan perikanan Binuangeun dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar PPI dan juga mengembangkan potensi kepariwisataan yang ada.

Kembangkan Ekowisata, Kabupaten Lebak Gali Potensi Penyangga Baduy

Tim dari Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bappeda saat akan berangkat menuju ke Cibarani, Kamis (18/10)

Lebak – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lebak kembali melakukan assessment potensi pengembangan Ekowisata di Kabupaten Lebak bersama tenaga ahli Ekowisata, Nurdin Razak. Kali ini lokasi yang dituju ialah Lanskap Baduy – Cibarani, yang mana pada Lanskap ini tentu difokuskan pada daerah penyangga Wisata Suku Baduy.

Pada hari pertama melakukan assessment, tim berangkat menuju Desa Bojongmenteng tepatnya di Lembah Barokah yang diisi oleh beberapa masyarakat Dhuafa dan juga masyarakat Suku Baduy yang telah mualaf. Seperti biasa, tenaga ahli ekowisata memimpin focus group discussion (FGD) bersama para jaro dan masyarakat setempat untuk dilakukan brainstorming tentang ekowisata dan peluang untuk dikembangkan di Lanskap ini. Saat sesi diskusi, beberapa masyarakat sangat aktif dan antusias untuk memberikan pendapat beserta harapannya, termasuk Jaro dari Desa Cisimeut Raya. “Saya berharap dengan datangnya tim ini tentu bukan hanya sekedar wacana ke depan karena masyarakat sudah sangat antusias menyambut program-program dari pemerintah apalagi setelah Ibu Bupati datang langsung ke desa kami untuk melihat salah satu objek wisata yang kami miliki yaitu Situ Dangdang,” tutur Jaro Kohan. Selain itu, Ketua Pokdarwis Bojongmenteng Berkarya, Agus Bule, menuturkan bahwa yang diperlukan saat ini ialah bimbingan untuk mendesain kampung ini lebih maju dan juga bagaimana langkah-langkah yang harus dijalankan sehingga beliau meminta komitmen dan keseriusan terhadap pembinaan dan arahan terkait wisata.

Selanjutnya saat assessment di Desa Cibarani, tim langsung bertemu dengan Jaro Dulhani yang juga menjabat sebagai Ketua Wewengkon Adat. Berdasarkan penuturan Kepala Desa, Desa Cibarani menyimpan banyak potensi dengan dibuktikan melalui Profil Kasepuhan Cibarani yang dibuat oleh Rimbawan Muda Indonesia (RMI) bersama Satuan Adat Banten Kidul (SABAKI) dan juga masyarakat setempat. Potensi yang paling menonjol yaitu adanya Gunung Kendeng yang konon katanya lebih tinggi dari Gunung Luhur yang sedang viral akhir-akhir ini. Bahkan dari Gunung Kendeng yang masuk ke dalam hutan adat ini, dapat terlihat Cikotok dan sekitarnya bahkan sampai perkotaan Jakarta. Tidak hanya itu, potensi luar biasa lainnya yaitu ternyata dari Desa Cibarani ini hanya ±2 km sampai ke Baduy Dalam. Memang masih ada permasalahan yang ada saat ini dari segi akses yang masih terdapat jalan berbatu di beberapa ruas, namun hal tersebut sedang ditangani oleh Dinas PUPR dan juga pemerintah desa.

Melalui pengembangan Ekowisata pada Lanskap Baduy-Cibarani ini, menjadikan daerah penyangga Wisata Suku Baduy dapat merasakan peningkatan ekonomi. Tidak lagi menjadi penonton alias lintasan para wisatawan ketika ingin berkunjung ke Wisata Suku Baduy. Namun, juga akan menjadi pelaku ekonomi guna menyajikan beragam potensi wisata yang dimiliki oleh masing-masing wilayah baik kuliner, kerajinan, maupun objek wisata itu sendiri.

Uji Publik RPJMD Lebak, Anggota Pansus Menyoroti Beberapa Hal Terkait Pariwisata

Ketua Pansus Raperda RPJMD, H. Oong Syahroni, membuka Uji Publik Raperda RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024, Jumat (10/5), di Aula DPRD Kabupaten Lebak

Lebak – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lebak menggelar uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat RPJMD Tahun 2019-2024 di Aula DPRD Kabupaten Lebak, Jumat (10/5).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Virgojanti, selaku narasumber memaparkan beberapa capaian kerja dan kinerja dari RPJMD sebelumnya. Selanjutnya juga dijelaskan mengenai beberapa isu permasalahan dalam setiap urusan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai pada RPJMD tahun 2019-2024. Pada intinya dalam RPJMD tahun 2019-2024 ini, yang merupakan penyelarasan pembangunan nasional dengan visi dan misi kepala daerah terpilih yaitu Hj. Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi yang akan berfokus kepada sektor pariwisata. “Dari pariwisata diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.” tutur Virgojanti.

Pada sesi tanya jawab, beberapa anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda RPJMD menyoroti beberapa hal terkait pariwisata yang akan dijadikan fokus utama dalam pelaksanaan RPJMD tahun 2019-2024. Sorotan pertama hadir dari H. Encup Supriadi, yang membahas tentang lebih dikenalnya nama Rangkasbitung dibandingkan Lebak, hal ini sering terjadi pada trayek-trayek angkutan umum yang menggunakan nama Rangkasbitung dibanding Lebak. “Harapannya trayek angkutan umum yang ada diganti menggunakan nama Lebak bukan lagi Rangkasbitung, jika kita menginginkan Lebak dikenal secara nasional bahkan internasional.” pungkas Sekretaris Komisi IV ini. Tidak hanya itu, sorotan juga datang dari anggota Pansus lainnya yang berasal dari Komisi II, yang mana membahas betapa pentingnya pengoptimalan sumber daya air yang ada seperti DAM Karian. “DAM Karian jika telah beroperasi, harapannya dapat bermanfaat lebih besar bagi Kabupaten Lebak seperti dapat digunakan untuk perikanan, pariwisata maupun pengairan dibanding DKI Jakarta, Tangerang dan sekitarnya maupun daerah di Provinsi Banten lainnya yang mendapat pasokan air darisana.” kata H. Edi Yusuf. Dia juga menambahkan pariwisata yang berhasil jika pengunjung tidak pulang dan menghabiskan waktu yang cukup lama di Lebak sehingga uangnya juga banyak dikeluarkan di Lebak.

Dalam menanggapi sorotan yang ada, Kepala Bappeda menjelaskan secara gamblang. Seperti penamaan Lebak dalam trayek bahwa akan ada koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menyikapi hal tersebut. Sedangkan mengenai DAM Karian, sudah ada landscape dari nasional tentang kawasan sekitar DAM Karian. Pada dasarnya untuk aktivitas perikanan tidak bisa dilakukan di tubuh bendung. Dia juga menambahkan bahwa pariwisata akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Lebak bukan tanpa alasan karena destinasi wisata yang dimiliki sangat beragam jenisnya dan terbilang cukup lengkap.

Setelah ini, akan dilakukan rapat paripurna untuk mengesahkan Perda RPJMD tahun 2019-2024 pada hari Senin (13/5). “Pelaksanaan dan kontrol terhadap RPJMD tahun 2019-2024 bukan hanya tanggung jawab eksekutif maupun legislatif melainkan tanggung jawab semua, karena Lebak milik semua.” tutup H. Oong Syahroni selaku Ketua Pansus Raperda RPJMD. Tak lupa juga disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses Raperda RPJMD ini agar Lebak bisa menjadi lebih baik lagi.

Masa On Campus Usai, Para Peserta Latsar CPNS Lebak diharapkan Menjadi Agent of Change dan Birokrat Profesional

Pembukaan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2019, Selasa (2/4), di BPSDM Provinsi Banten, Pandeglang. Foto bersama angkatan 1 (satu) dari Kabupaten Lebak dengan Gubernur Banten, H. Wahidin Halim dan para pejabat BPSDM.

Pandeglang – Pelatihan Dasar atau disingkat Latsar CPNS tahun 2019 gelombang satu diikuti oleh lima angkatan sekaligus yang berasal dari Kabupaten Lebak, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Serang. Latsar CPNS tahun 2019 gelombang satu telah usai melewati tahap on campus selama 18 hari kerja, termasuk angkatan satu dari Kabupaten Lebak. Selanjutnya, keempat puluh orang tersebut memasuki tahap off campus atau habituasi selama satu bulan penuh untuk menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) dan menerapkan aktualisasi yang telah mereka rancang.

Ada yang berbeda dari Latsar CPNS tahun 2019 ini dari metode-metode sebelumnya. Metode saat ini merupakan yang pertama kali diterapkan dengan mengikuti metode Diklat Pim seperti adanya masa on campus dan off campus. Salah satu panitia yang bertugas sebagai masterclass angkatan satu mengakui bahwa panitia saat ini masih meraba-raba metode yang tepat untuk Latsar CPNS ini seperti apa. “Ini merupakan pertama kalinya Latsar CPNS menggunakan metode baru, sehingga kami para panitia masih mencari bentuk yang pas untuk diterapkan selama masa on campus dan akan mengevaluasi setiap gelombang untuk menemukan bentuk yang tepat secara keseluruhan.” ungkap Wandi di Lapangan Apel Gedung BPSDM Provinsi Banten.

Selama masa on campus, para peserta Latsar lebih banyak menerima materi nilai dasar ASN yaitu ANEKA. Hal tersebut tentunya menjadi bekal bagi para CPNS untuk melaksanakan fungsinya sebagai ASN diantaranya pelaksana kebijakan, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Dengan mampunya para CPNS menerapkan ANEKA dalam keseharian tugasnya, diharapkan masyarakat mampu terlayani dengan baik. Sesuai dengan harapan Bupati Lebak, Hj. Iti Ocatavia Jayabaya, yang dikutip dari Banten News saat pembagian SK CPNS, di Pendopo Kabupaten Lebak, Senin (18/3). “Sebagai orang-orang pilihan, keberadaan CPNS ini harus memberikan manfaat bagi masyarakat.” tutur Bupati.

Dari sekian banyak materi yang disampaikan oleh Widyaiswara, ada pesan dan harapan yang diamanahkan kepada para peserta Latsar CPNS tahun 2019. Salah satu Widyaiswara, Budi Restu Hudaya, berpesan kepada para peserta Latsar CPNS tahun 2019 angkatan satu sembari mengakhiri penyampaian materi. “Kalian semua setelah kembali ke instansi masing-masing, harus bisa menjadi Agent Of Change.” pungkas Budi. Tidak hanya pesan, tetapi sebuah harapan juga disampaikan oleh salah satu Widyaiswara, Bayu Nugroho, saat memberikan materi kepada angkatan satu. “Dengan sistem penerimaan yang sudah baik menggunakan CAT dan dengan mempertimbangkan persaingan global, diharapkan tahun 2025 para peserta Latsar CPNS tahun 2019 dapat berkontribusi mewujudkan pemerintahan kelas dunia dan menjadi birokrat yang profesional.” ujar Bayu.